Painan, Amakomedia.com – Anggota DPRD Sumbar, Bakri Bakar termukan ada persoalan mencolok saat dirinya reses dapil di Kebupaten Pesisir Selatan.
Dua permasalahan itu yakni menyangkut guru PPPK paruh waktu serta kondisi pupuk yang ada di Kecamatan Batang Kapas.
Dia menilai, untuk masalah gaji guru PPPK paruh waktu di SMA Negeri Batang Kapas itu terlalu memiriskan bahkan jauh dibawah UMP provinsi.
“Informasi yang saya dapatkan gaji yang diterima guru-guru itu berkisar Rp1,2 juta hingga Rp1,6 juta per bulan,” katanya, Selasa (3/2/2026).
Di tahun 2026 ini, sebutnya, UMP Sumbar sebesar Rp3.182.955. Namun kenyataan yang ia dapatkan justru para guru PPPK paruh waktu itu menerima jauh dibawah UMP.
“Ini cukup memiriskan, sebab dengan uang sebanyak yang mereka terima ini jelas tidak mencukup menutupi kebutuhan mereka,” tukas Bakri Bakar.
Hal lain didapat Bakri Bakar saat pertemuan dengan masyarakat Nagari Taratak Tampatiah, Kecamatan Batang Kapas, yakni pupuk bagi petani.
Di sini, ia mendapat laporan bahwa pupuk tidak hanya sulit didapat petani, namun juga ada indikasi permainan penerima pupuk.
Laporan itu, jelasnya, ada satu kelompok tani yang anggotanya tidak bisa mendapatkan pupuk, sementara datanya sebagai penerima pupuk subdisi itu telah dimasukkan.
“Jadi dalam pertemuan saya ini, mereka meminta solusi soal pupuk terlebih untuk salah satu jenis pupuk,” ujar Bakri Bakar.
Untuk sementara, Bakri Bakar menilai tidak terakomodirkan beberapa anggota kelompok tani mendapatkan pupuk subdisi lemahnya pengawasan dilapangan.
“Kuat indikasi pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam hal ini BPP di kabupaten itu tidak berjalan baik, akibatnya distribusi pupuk untuk petani terganggu,” ucapnya.
Bakri Bakar menambahkan, untuk persoalan pupuk ini akan ditelusurinya guna mencari dimana letak persoalan sebenarnya.
Sejalan dengan itu, saya juga akan menanyakan hal ini kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pessel dan juga akan bawa pada rapat paripurna di DPRD Sumbar nanti,” pungkasnya. (*)