Padang, Amakomedia.com – Komisi Informasi (KI) Sumbar mengumumkan ada sebanyak 128 badan publik dari 11 kategori dinyatakan lolos ke tahap presentasi Monev.
Ratusan badan publik itu menjalani tahapan presentasi secara daring maupun luring yang dimulai Selasa (7/10/2025) ini yang dibagi empat sesi.
Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra menyampaikan, tahap presentasi kali ini bukan sekadar formalitas, melainkan panggung utama bagi badan publik.
Di tahap ini, jelasnya, tiap badan publik ini memaparkan seberapa jauh mereka menjalankan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Selanjutnya, apa saja inovasi dan strategi pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan KIP yang mereka tampilkan saat presentasi ini.
Untul diketahui, tahapan ini merupakan puncak dari proses tahunan yang ketat,” ungkap Musfi lagi di Padang, Selasa (7/10/2025).
Dia menerangkan, jadwal untuk presentasi ini akan berlangsung maraton mulai 7 hingga 16 Oktober 2025, dan proses penilaian akan makin mengerucut.
“Setelah itu, KI Sumbar akan melanjutkan ke tahap verifikasi faktual atau visitasi lapangan hanya untuk tiga besar dari setiap kategori,” tukasnya.
Total, sekitar 33 badan publik akan dicek langsung tim penilai untuk memastikan kesesuaian antara paparan di kertas dengan implementasi di lapangan.
Musfi menambahkan bahwa tahapan Monev ini dirancang dengan bobot penilaian yang detail: pendaftaran (10 persen).
Kemudian untuk pengisian kuesioner (70 persen), presentasi (15 persen), dan visitasi (5 persen).
Tahun lalu, sambungnya, dari 428 peserta, hanya 29 badan publik yang berhasil meraih status informatif—predikat tertinggi dalam hal keterbukaan.
Meski jumlah peserta tahun ini sedikit meningkat menjadi 430 badan publik, KI Sumbar memiliki target ambisius.
KI Sumbar, lanjut dia, menargetkan tahun ini adalah semakin banyak badan publik yang mencapai predikat informatif.
“Karena itu, kami juga melakukan penyempurnaan metodologi Monev agar semakin mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi di Sumbar,” tegas Musfi.
Kegiatan Monev ini, terangnya, menjadi tolok ukur penting dalam mengukur akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dan lembaga publik lainnya.
Musfi melanjutkan, puncak dari kegiatan ini yakni Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi hadiah bagi para jawara transparansi di Sumbar. (*)
