Padang, Amakomedia.com – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menekankan pentingnya ketersediaan bank data agar program dan kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara tepat sasaran.
Hal ini diungkapkan Muhidi dihadapan 367 warga dari berbagai kecamatan di Kota Padang yang ikut Sosialisasi Perda (Sosper) No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Ia menjelaskan, dalam Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terdapat dua kategori utama masyarakat yang menjadi fokus, yaitu miskin dan hampir miskin.
“Dari dua kategori itu, yang lebih perlu diperhatikan adalah kelompok hampir miskin. Hal ini untuk mencegah agar jumlah masyarakat miskin tidak semakin bertambah,” kata Muhidi.
Dia menjelaskan, kalau kelompok hampir miskin tidak diperhatikan, maka mereka bisa turun ke kategori miskin. Itu artinya jumlah masyarakat miskin akan semakin banyak.
“Karena itu, intervensi kebijakan harus dilakukan dengan tepat,” katanya pada sosialisasi yang diadakan di di Padang, Sabtu (23/8/2025).
Lebih lanjut, Muhidi menegaskan, proses validasi data tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak kelurahan atau pekerja sosial masyarakat (PSM).
Validasi, menurutnya, harus dilakukan bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak agar hasilnya benar-benar objektif dan transparan.
“Saya memilih Sosper tentang Kesejahteraan Sosial ini karena ingin menekankan kepada masyarakat betapa pentingnya data,” ujarnya.
Jadi sebutnya, dengan data yang valid, maka bisa memastikan siapa saja yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan berhak menerima bantuan. (*)