Amakomedia.com – Pekerja di empat sektor usaha Sumatera Barat (Sumbar) akan menerima upah lebih tinggi pada 2027 lewat Upah Minimum Sektoral Provinsi.
Dewan Pengupahan Sumbar juga merekomendasikan UMSP 2027 sebesar Rp3.483.258, lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan UMP 2027 yang kini ditetapkan sebesar Rp3.383.258.
Sebagai pembanding, UMP 2027 yang ditetapkan sebesar Rp3.383.258 naik Rp200.303 atau 6,29 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.182.955 itu.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Firdaus Firman, menyebut rekomendasi UMSP itu ditujukan bagi empat sektor usaha berikut ini.
Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI 01262)
Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (KBLI 10431)
Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437)
Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151)
“Penerapan upah sektoral mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, termasuk tingkat keahlian, risiko dan beban kerja, serta kebutuhan spesialisasi tertentu,” terang Firdaus.
Rekomendasi itu hasil Rapat Pleno Dewan Pengupahan Sumbar pada Rabu (18/11) yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi.
Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan inflasi Sumbar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi 3,99 persen (c-to-c), dan nilai alfa 0,7 sebagai indikator utama.
“Pembahasan dilakukan bersama unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha,” jelas Kepala Dinas Firdaus Firman.
Penetapan UMP tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 562-698-2026 yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi Ansharullah, dan mulai berlaku 1 Januari 2027.
Gubernur Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/11/2026), menegaskan kebijakan pengupahan harus memperhatikan pekerja dan kemampuan dunia usaha agar lapangan kerja tumbuh.
Pemprov Sumbar berharap kebijakan pengupahan 2027 dapat memperkuat perlindungan pekerja sekaligus mendorong iklim usaha yang sehat, produktif, dan berkelanjutan di daerah. (*/wak)

