Amakomedia.com – BKPSDM Kota Pariaman mulai menguji coba sistem informasi kepegawaian terintegrasi bernama LILA (Linked Information and Live Administration) pada November 2026.
Kepala BKPSDM Kota Pariaman, Radius Syahbandar, menyampaikan hal itu kepada Tim Media Center Dinas Kominfo Kota Pariaman pada Kamis (19/11/2026).
Sistem LILA dikembangkan mandiri oleh tim teknis BKPSDM memanfaatkan Server Data Center Dinas Kominfo, tanpa anggaran pengadaan aplikasi pihak ketiga.
Inovasi paperless ini diperkirakan menghemat anggaran operasional daerah hingga Rp199,17 juta per tahun berkat efisiensi teknologi informasi dan minimnya kertas.
Uji coba awal digelar di tiga OPD percontohan, BKPSDM, BPKPD, dan Bappeda, sebelum diperluas ke seluruh perangkat daerah, kata Radius.
Layanan Manual Butuh 4 hingga 30 Hari
Sekretaris BKPSDM Reza Novandri, penggagas aksi perubahan, menyebut langkah ini untuk memangkas waktu layanan administrasi aparatur sekaligus menyinkronkan data kepegawaian.
Layanan kepegawaian manual selama ini memakan waktu 4 hingga 30 hari kerja, sehingga menjadi bahan evaluasi pengembangan LILA, kata Reza.
Modul layanan mandiri (self-service) membuat pengajuan hingga persetujuan cuti selesai daring kurang dari 15 menit dan terhubung dengan data presensi.
Terhubung dengan Inspektorat, BPKPD, dan Dukcapil
LILA menghubungkan pangkalan data pegawai dengan Inspektorat soal status bebas temuan atau TLHP, lewat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antarinstansi daerah.
BPKPD terkait kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Dukcapil terkait validasi NIK dan Kartu Keluarga berbasis data SIASN BKN.
Menurut Reza, perubahan utamanya adalah rekayasa ulang proses bisnis agar data tidak terpisah-pisah antarinstansi, sehingga layanan lebih cepat dan terpadu.
Selain mempercepat layanan cuti dan rekapitulasi kehadiran, LILA berfungsi sebagai clearing house, yakni gerbang validasi kelengkapan administrasi bagi seluruh ASN.
BKPSDM juga menggandeng STIA Bina Nusantara Mandiri (BNM) Pariaman untuk mengevaluasi tata kelola dan pengalaman pengguna (user experience) sistem tersebut.
Dilengkapi Peringatan Dini Otomatis
Sistem ini dilengkapi fitur Early Warning System (EWS) yang memberi pengingat otomatis kepada pegawai maupun atasan langsung terkait kedisiplinan kehadiran.
Pengingat lain mencakup pemenuhan pengembangan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun serta kewajiban perpajakan pegawai bagi seluruh ASN.
Status kepatuhan pajak dan temuan audit menjadi syarat berkas untuk layanan penghargaan dan pengembangan karier seperti mutasi, promosi, atau kenaikan pangkat.
Sementara layanan yang bersifat hak dasar kemanusiaan, seperti cuti sakit dan cuti melahirkan, tetap dilayani tanpa penahanan sistem, tutup Reza. (*/wak)

