Amakomedia.com – Bawaslu Sumbar memperkuat tata kelola kearsipan di seluruh jajaran pengawas pemilu untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan dokumen pengawasan mudah ditelusuri.
Hal itu dibahas dalam Rapat Kerja Tata Kelola Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumbar 2026 di Aula Kantor Bawaslu Sumbar, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini diikuti jajaran Bawaslu kabupaten/kota secara daring, dengan menghadirkan narasumber dari Bawaslu RI dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Sumbar.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, mengatakan pengelolaan arsip berperan strategis karena semua kegiatan Bawaslu terkait dokumen, mulai tahapan pemilu hingga rekrutmen.
“Bagaimana kita memanajemen arsip dengan sebaik-baiknya, mulai dari merencanakan, mengelola dan memelihara keberlanjutan arsip. Perjalanan organisasi kita cukup panjang,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Alni didampingi Anggota Bawaslu Sumbar Febrian Bartez, Kepala Sekretariat Bawaslu Rinaldi Aulia, dan Kepala Bagian Administrasi Mafral.
Ia menekankan tiga hal: menjadikan pengelolaan arsip sebagai budaya kerja, membangun standardisasi sistem, dan mendorong digitalisasi agar dokumen mudah diakses.
Alni menilai pedoman teknis penting sebagai acuan bersama agar dokumen pengawasan pemilu terpelihara dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk saat pemeriksaan kembali.
Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Sumbar, Febrian Bartez, mengatakan bimbingan teknis sudah digelar, tetapi penguatan kearsipan butuh komitmen dan langkah konkret.
Salah satunya, membentuk tim pengelola arsip di tiap unit kerja serta mengidentifikasi arsip aktif, arsip inaktif, dan dokumen teknis lainnya.
“Bawaslu Sumbar telah menghimpun sejumlah arsip yang memenuhi kriteria untuk diusulkan dimusnahkan, namun prosesnya masih memerlukan koordinasi dengan pihak kearsipan,” ucapnya.
Febrian mengingatkan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan mengabaikan kearsipan, sebab aspek ini berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban kelembagaan Bawaslu.
“Walaupun dari sisi penganggaran kearsipan belum menjadi prioritas, namun ke depan, pengelolaan kearsipan harus mendapat perhatian,” tukasnya.
Dari Bawaslu RI, Arya Rahmadana memaparkan lima pilar: arsip dinamis, klasifikasi, SKKAAD, tata naskah dinas, dan Jadwal Retensi Arsip (JRA).
Ia menjelaskan siklus pengelolaan arsip mencakup empat tahap, yakni penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan, yang harus dijalankan berkesinambungan sesuai ketentuan.
Kepala Bidang Kearsipan Daerah LKD Sumbar, Indra Sukma, menekankan pembagian tugas dan penataan dokumen tertib agar arsip mudah ditemukan kembali.
Indra juga menyarankan penggunaan map, termasuk map gantung, sebagai metode penyimpanan untuk menjaga kondisi dokumen sekaligus mempermudah proses pencarian arsip.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Sumbar mendorong penguatan koordinasi dan standardisasi pengelolaan arsip di kabupaten/kota sebagai bagian pertanggungjawaban tugas pengawasan pemilu. (*/wak)

