Jakarta, Amakomedia.com – Kebijakan efesiensi anggaran diterapkan pemerintah pusat, dikhawatirkan akan berpengaruh pada berbagai program bantuan sosial di Pemko Pariaman.
Menjawab kekhawatiran itu, Wali Kota Pariaman,Yota Balad sengaja menemui Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) RI Robben Rico, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Yota Balad menerangkan, pertemuan dirinya dengan Sekjen Kemsos itu, berbagai aspek terkait sarana, prasarana, dan program bantuan sosial yang ada di Kemensos ini.
“Pertemuan ini fokus pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Pariaman, melalui berbagai program dan bantuan yang berasal dari kementerian ini,” katanya.
Yota Balad menerangkan, beberapa poin penting yang dibahas dalampertemuan itu antara lain bantuan PKH, Universal Health Coverage (UHC).
Kemudian ada juga pembicaraan menyangkut bantuan Lumbung Sosial, bantuan alat bantu penyandang disabilitas dan Sekolah Rakyat (SR) di Pariaman.
Terkait bantuan PKH, ia berharap dengan adanya efesiensi anggaran, tidak berimbas kepada pengurangan jumlah penerima PKH yang ada di Kota Pariaman.
“Sebab hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat penerima PKH di daerah yang dipimpinya ini,” ungkap Yota Balad.
Sedangkan terkait program Universal Health Coverage (UHC), dirinya ajukan permohonan kepada Sekjen Kemsos untuk bantuan migrasi BPJS Kesehatan.
“Bantuan migrasi ini untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda, ke Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBI APBN),” ulasnya.
Karena, sebut dia, Pemko Pariaman terkendala dana akibat Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berkurang dari pemerintah pusat,” tukasnya.
Sementara untuk bantuan Lumbung Sosial, Yota Balad mengaku bila pemkonya sangat membutuhkan bantuan jenis ini.
“Soalnya, Kota Pariaman sebagai daerah rawan bencana, yang terletak di zona merah Mentawai Megatrust,” jelasnya.
Terakhir, menyangkut Sekolah Rakyat, Yota Balad berharap agar bisa segera direalisasikan pembangunannya untuk Kota Pariaman.
“Kami sudah urus persyaratan administrasinya ke Kemensos, dan Sekolah Rakyat itu sebagai sarana pendidikan inklusif dan penguat kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)