Padangpariaman, Amakomedia.com – Setelah Kota Padang, kini Pemprov Sumbar juga meliburkan proses pembelajaran di tingkat SMA sederajad.
Kebijakan meliburkan pembelajaran itu setelah keluarnya surat edaran dari Gubernur Sumbar, Mahyeldi pada Kamis (27/11/2025).
Sebaliknya kegiatan tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh melalui berbagai platform digital mulai tanggal 27 sampai 29 November 2025.
“Penyesuaian proses pembelajaran ini pada satuan pendidikan selama masa status tanggap darurat bencana alam akibat cuaca ekstrem,” ungkap Mahyeldi di Padangpariaman.
Mahyeldi menegaskan kebijakan tersebut merupakan langkah perlindungan terhadap keselamatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
Ini seiring meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang di sejumlah daerah.
Menurutnya, kegiatan pembelajaran harus selalu mengutamakan keselamatan. Jika kondisi tidak memungkinkan, aktivitas pendidikan dapat ditunda atau dialihkan ke metode lebih aman.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,” ujar Mahyeldi lagi.
Ia menambahkan, penetapan status tanggap darurat bencana memberikan ruang bagi daerah untuk bersikap adaptif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Setiap kebijakan, menurutnya, harus dipastikan tidak menambah beban baru bagi masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit.
Mahyeldi juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada serta mengikuti arahan resmi pemerintah dan petugas di lapangan.
“Insya Allah, dengan kehati-hatian dan kebersamaan, kita bisa melewati masa ini dengan baik,” ujarnya.
Mahyeldi memastikan Pemprov Sumbar terus memantau perkembangan situasi. Jika kondisi belum kondusif, kebijakan penyesuaian pembelajaran bisa diperpanjang sesuai kebutuhan.
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Habibul Fuadi menjelaskan surat edaran Nomor 300.2.1/7371/SEK/DISDIK-2025 memang telah keluar.
“Dan surat itu sudah saya teruskan kepada seluruh kepala satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB melalui cabang dinas masing-masing,” ucap Habibul Fuadi.
Ia menegaskan, meskipun aktivitas tatap muka ditiadakan, seluruh sekolah diwajibkan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa penyesuaian.
Selain itu, kepala sekolah juga diberi fleksibilitas untuk memperpanjang PJJ jika kondisi wilayahnya masih berisiko.
“Keputusan kepala sekolah sangat menentukan, karena merekalah yang paling memahami situasi dan kondisi di lapangan,” kata Habibul.
Ia berharap para tenaga pendidik tetap memberikan layanan pembelajaran yang terstruktur dan proporsional kepada peserta didik menggunakan platform digital yang tersedia.
Dengan langkah ini, Pemprov Sumbar menegaskan komitmennya untuk menjaga keselamatan seluruh masyarakat. (*/dpg)