Mentawai, Amakomedia.com – Kendati Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah keluar dari daereh tertinggal sejak 2024, namun kenyataannya hal itu masih jauh dari harapan.
Kondisi ini terlihat dari pengamatan
Anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Sumbar, Zigo Rolanda, saat kunjungan kerja ke kabupaten itu, Minggu, (15/2/2026).
Hal ini juga diperkuat oleh data BPS dalam publikasi Mentawai Dalam Angka 2025, tingkat kemiskinan di daerah tersebut mencapai 13,87 persen, artinya tertinggi di Sumbar.
Dari sisi ekonomi, Mentewai juga masih rendah tercatat 3,97 persen dengan PDRB per kapita sekitar Rp67,35 juta.
“Berdasarkan data itu, artinya capaian keluar dari status daerah tertinggal belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan pembangunan,” kata Zigo.
Ia kemudian menekankan perlunya kebijakan afirmatif agar kesenjangan antarwilayah dapat diperkecil.
“Masih banyak sektor yang harus dipercepat, terutama infrastruktur dasar, konektivitas antarprogram, sehingga hal ini mendorong Mentawai
bisa mengejar ketertinggalan daerahnya,” tukasnya.
Ia melanjutkan, dalam rencana pembangunan nasional 2025–2029, pemerintah pusat menempatkan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) sebagai prioritas pembangunan.
Pembangunan itu, paparnya, melalui peningkatan layanan publik, penguatan sektor pendidikan dan gizi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, serta penyediaan energi.
“Jadi, pembangunan Mentawai harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin setiap program benar-benar terlaksana dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya. (*)