Jakarta, Amakomedia.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mengatakan, peringahan Hari Pers Nasional (HPN) bukan sekadar seremonial saja.
Tetapi, ada misi yang harus juga dikawal oleh Pres, yakni mengawal kedaulatan pangan dan kesejahteraan sektor agraris.
Ini salah satu pandangan yang dikemukakan Rahmat Saleh terhadap peran strategis Pers Indonesia di masa sekarang.
”Penilai saya, Pers memiliki tanggung jawab moral sebagai jembatan informasi antara kebijakan pemerintah dan kenyataan di lapangan,” kata Rahmat Saleh di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Ia juga menyoroti narasi yang dibangun media dapat memengaruhi keberlangsungan hidup petani, nelayan, serta masyarakat pesisir.
Menurutnya, tanpa pengawasan media, kebijakan besar di sektor pertanian berpotensi kehilangan arah.
Jurnalisme yang kritis dan konstruktif sangat diperlukan guna memastikan distribusi subsidi pupuk serta alat mesin pertanian (alsintan) tepat sasaran.
Dalam pandangannya, pers berperan sebagai pilar pengawasan yang memastikan aspirasi petani di daerah terdengar hingga ke tingkat pusat.
Rahmat mencatat persoalan di akar rumput, seperti kendala irigasi dan fluktuasi harga gabah, sering kali baru mendapatkan perhatian serius setelah diberitakan secara luas.
”Kami di DPR sangat terbantu dengan laporan-laporan jurnalistik yang mendalam. Seringkali, data di atas kertas berbeda dengan kenyataan di sawah atau pasar,” ujarnya
Jadi, sebut Rahmat Saleh, di sinilah pers hadir untuk meluruskan persepsi tersebut.
Menghadapi tantangan kompleks seperti krisis iklim dan alih fungsi lahan, Rahmat berharap pers dapat mengedukasi publik mengenai pentingnya regenerasi petani.
Dia juga menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan demi kesejahteraan para petani.
Dirinya berharap rekan-rekan media terus menyuarakan urgensi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
“Jangan sampai kita hanya merayakan angka swasembada, tetapi abai terhadap kesejahteraan orang-orang yang mencangkul di tanah tersebut,” tuturnya.
Selain itu, ia mengajak pers untuk tetap objektif dalam mengawal transparansi data stok pangan nasional.
Hal ini dinilai penting guna mencegah simpang siur informasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh spekulan harga.
Rahmat juga turut memberikan apresiasi kepada jurnalis yang konsisten meliput sektor pangan dan lingkungan hidup, meskipun bidang tersebut sering dianggap kurang komersial.
Dia meyakini, pers yang sehat akan mendorong lahirnya kebijakan yang sehat pula.
”Sinergi antara legislatif dan media perlu diperkuat untuk mewujudkan keadilan, khususnya di sektor pangan.
“Jadi HPN bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat akan tanggung jawab terhadap kebenaran informasi,” tutupnya. (*)