Jakarta, Amakomedia.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyikapi lonjakan kasus campak yang terjadi di banyak daerah di tanah air.
Bahkan kenaikan dari kasus ini, sudah ada sejumlah wilayah sudah menetapkan status KLB.
Berdasarkan data nasional, sepanjang tahun 2025 tercatat 63.769 kasus suspek campak, dengan 11.094 kasus terkonfirmasi laboratorium dan 69 kematian (CFR 0,1 persen).
Sementara pada tahun 2026 hingga Minggu ke-7, tercatat 8.224 kasus suspek campak, 572 kasus terkonfirmasi, dan 4 kematian (CFR 0,05 persen).
Pada periode tersebut, terjadi 21 KLB suspek campak dan 13 KLB campak terkonfirmasi laboratorium yang tersebar di 17 kabupaten/kota pada 11 provinsi.
Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit, dr Andi Saguni, menegaskan, campak merupakan penyakit yang sangat menular dan memerlukan kewaspadaan dan respons cepat.
“Karena itu, setiap peningkatan kasus harus direspons dengan cepat melalui surveilans yang kuat dan pelaporan yang tepat waktu,” ujar dr Andi Saguni dalam siaran pers.
Ia menjelaskan, penemuan kasus suspek campak pada tahun 2025 meningkat signifikan, yakni 147 persen dibandingkan tahun 2024.
Dengan begitu, sebutnya, penguatan sistem kewaspadaan dini menjadi prioritas utama.
Kemenkes, jelas dr Andi Saguni, terus memperkuat surveilans campak secara nasional.
“Termasuk penyelidikan epidemiologi maksimal 24 jam setelah penemuan kasus dan pelaporan real time melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR),” jelasnya.
Ia juga menerangkan, kenaikan ini berkaitan dengan cakupan imunisasi yang belum merata. Saat perlindungan komunitas melemah.
Virus campaknya lebih mudah menyebar dan membentuk rantai penularan baru, bahkan hingga lintas negara.
Konsultan Penyakit Infeksi dan Tropik Anak RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo, drMulya Rahma Karyanti, juga angkat bicara soal kasus campak ini.
Ia menegaskan, dinamika kasus campak sangat berkaitan dengan ketimpangan cakupan imunisasi di tingkat daerah.
“Secara nasional capaian imunisasi campak-rubella sudah melampaui target, namun kasus masih terjadi di provinsi, kabupaten,” ujar dr. Mulya.
Bahkan imbuhnya, desa tertentu yang memiliki cakupan imunisasi rendah. Di wilayah-wilayah inilah risiko KLB campak menjadi lebih tinggi. (*/wka)