Padang, Amakomedia.com – Senin (24/2/2025), Anggota DPR RI, Rahmat Saleh kunjungan ke KantorBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang.
Selain rangka reses, Rahmat Saleh juga memantau operasional di BPN Kota Padang itu dalam hal proses pengukuran sertifikat tanah masyarakat.
“Untuk proses pengurusan itu, BPN diminta tetap kedepankan asas kejujuran dan keadilan,” ungkap Rahmat Saleh saat di BPN Kota Padang itu.
Hal lain yang juga patut diaplikasikan oleh pihak BPN Kota Padang, terang Rahmat Saleh, yakni keterbukaan dan profesionalisme dalam pengukuran tanah masyarakat.
“Saya mengingatkan seluruh pegawai BPN tetap menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan dalam setiap pengukuran tanah. Jangan sampai ada praktik merugikan masyarakat,” ujarnya.
Hal penting lainnya disampaikan Rahmat Saleh yakni BPN Kota Padang juga didorong untuk aktif mengedukasi masyarakat terkait pentingnya sertifikasi tanah.
“Masih banyak warga yang belum memahami prosedur serta manfaat sertifikat tanah, sehingga sosialisasi perlu ditingkatkan,” ungkapnya.
Sertifikat tanah, kata Rahmat Saleh, bukan hanya soal legalitas, tapi juga memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.
Oleh karena itu, lanjut dia, literasi kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Tanah Ulayat
Rahmat saleh juga menyinggung soal pengelolaan tanah ulayat di Sumbar. Menurutnya, kebijakan pertanahan harus mempertimbangkan kearifan lokal agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Selain itu, alokasi anggaran tahun 2025 harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
“Kita harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan kondisi di lapangan,” tambahnya.
Salah satu contoh permasalahan pertanahan yang menjadi sorotan adalah administrasi tanah di Pantai Air Manis.
“Pengecekan langsung ke lokasi dan pemahaman historis tanah dinilai penting untuk memastikan administrasi berjalan sesuai prosedur,” tukas Rahmat Saleh. (*)