Padang, Amakomedia.com – Laporan yang menyebutkan tidak adanya bendungan maupun jaringan irigasi di Sumbar yang rusak akibat bencana banjir besar beberapa waktu lalu membuat Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh geram.
Pasalnya, laporan itu tidak sesuai dari data yang ia dapat saat turun langsung ke Sumbar pada Jumat (16/1/2026).
“Saya sengaja turun ke Sumbar untuk membuktikan apakah laporan dari pemerintah pusat yang disampai saat rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026) lalu benar atau tidak,” ungkap Rahmat Saleh saat ditanya Arunala.com di Padang, Jumat malam (16/1/2026).
Nyatanya, sebut Rahmat, setelah rapat bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan di kabupaten kota yang terdampak banjir di Sumbar pada Jumat (16/1/2026), justru menunjukkan informasi yang bertolak belakang.
“Setelah dihitung oleh B3P, saya dapati ada sejumlah bendungan, embung, saluran irigasi dan jitut yang rusak dan nilainya diluar ekspektasi saya, jika dirupiahkan total kerusakan mencapai hampir Rp5 trilun,” ungkap Legislator asal Sumbar ini.
Angka tersebut, ulasnya, muncul setelah dilakukan pencocokan dan pendalaman data antara pemerintah daerah dan hasil temuan lapangan.
Dia menjelaskan, langkah turun langsung menjadi penting untuk memastikan validitas data. Menurutnya, selama ini terjadi selisih antara laporan administratif dan realitas kerusakan yang dialami petani serta infrastruktur pertanian di lapangan.
Berdasarkan hasil temuannya, kerusakan bendungan tercatat mencapai Rp 2,06 triliun. Jaringan irigasi mengalami kerusakan senilai Rp 1,07 triliun, sementara sektor pertanian secara langsung mencatat kerugian sebesar Rp 1,22 triliun.
Selain itu, kerusakan jaringan irigasi tersier dan usaha tani (JITUT) mencapai Rp 156,87 miliar, serta embung senilai Rp10,25 miliar. Jika diakumulasikan, totalnya mencapai sekitar Rp 4,53 triliun.
Rahmat menegaskan, angka tersebut bukan asumsi politik, melainkan hasil pembahasan data teknis yang dimiliki pemerintah daerah.
“Data ini harus menjadi rujukan utama pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pemulihan dan penganggaran,” katanya.
Rahmat juga menyoroti adanya sejumlah kerusakan irigasi primer dan aliran sungai yang sebelumnya tidak tercantum dalam laporan resmi.
Padahal, menurutnya, irigasi menjadi penentu utama keberlangsungan produksi pangan di daerah.
“Kalau irigasi tidak masuk data, maka pemulihannya juga tidak akan masuk prioritas anggaran. Ini yang berbahaya,” ujarnya.
Selain soal data, Rahmat menilai mekanisme pemulihan selama ini masih terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Kondisi itu membuat perbaikan irigasi skala kecil berjalan lambat, sementara petani membutuhkan penanganan cepat. Banyak sawah yang rusak berat akibat perubahan alur sungai dan timbunan lumpur,” sebutnya.
Untuk kondisi tersebut, Rahmat menilai diperlukan dukungan alat berat agar lahan bisa kembali digarap dalam waktu dekat.
“Recovery tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau satu musim tanam terlewat, dampaknya panjang bagi petani,” katanya.
Rahmat menegaskan pembukaan data sebenarnya ini harus menjadi titik balik dalam penanganan pascabencana di Sumatera Barat.
Ia berharap pemerintah pusat tidak lagi berpegang pada data lama, melainkan segera menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Kalau kita mau pemulihan yang tepat sasaran, maka datanya juga harus jujur dan akurat,” pungkasnya. (*)