Bupati Agam, Benni Warlis saat meninjau salah satu lokasi jalan yang akan dibangun melalui dana TKD di kabupaten itu. IST
Amakomedia.com – Pemkab Agam mempercepat penyerapan Dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp54,46 miliar untuk daerahnya.
Dengan begitu, dana TKD yang diterima Pemkab Agam bisa mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur bebeberapa ruas jalan.
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Agam, Ofrizon, mengatakan, percepatan penyerapan dana TKD itu, sudah instruksi Bupati Benni Warlis.
“Instruksi bupati pada dinasnya jelas yakni
mempercepat seluruh tahapan administrasi, perencanaan teknis hingga proses pengadaan,” katanya Sabtu (27/6/2026).
“Soalnya ada 24 paket pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi jalan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Agam,” ucap Ofrizon.
Dia mengatakan, pekerjaan fisik dari 24 paket pekerjaan akan dimulai secara bertahap pada akhir Juli hingga awal Agustus 2026 dan ditargetkan rampung akhir tahun ini.
Ia menjelaskan, total anggaran Rp54.461.980.727 tersebut akan digunakan untuk pembangunan, peningkatan, perbaikan hingga rehabilitasi ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat.
Beberapa proyek dengan nilai terbesar di antaranya pembangunan Jalan Simpang Panta-Batas Kota Bukittinggi sebesar Rp11 miliar.
Jalan Malalak-Ulu Banda senilai Rp4,46 miliar, Jalan Simpang Canduang-Simpang Bukik Batabuah sebesar Rp3,5 miliar, Jalan Batang Palupuah-Pasar Matur sebesar Rp3,5 miliar.
Serta pembangunan Jalan Simpang Padang Koto Gadang-Tompek Harapan, Jalan Ladang Makmur-Tulang Gajah Kecamatan Palembayan.
Kemudian Jalan Simpang Kampung Rambai-Koto Tinggi yang masing-masing memperoleh alokasi Rp3 miliar.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan Jalan Koto Alam-Pasar Batu Kambiang, Jalan Simpang Kayu Pasak-Sikabau, Jalan Labuhan.
Jalan Simpang Bukareh-Koto Baru, perbaikan oprit Jembatan Bailey Sei Janiah Kecamatan Baso, hingga rehabilitasi sejumlah ruas jalan kabupaten Kecamatan IV Koto dan Palembayan.
Menurut Ofrizon, pembangunan tersebut diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antar nagari dan kecamatan, memperlancar mobilitas masyarakat.
Tidak itu saja, pembangunan ini juga mempermudah distribusi hasil pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,
“Menghadirkan infrastruktur jalan yang lebih layak, aman dan merata, serta mempercepat pemulihan akses transportasi pascabencana,” pungkasnya. (*)