Jakarta, Amakomedia.com – Pemprov Sumbar merasa perlu membuat terobosan dalam pengelolaan Kota Tua yang ada di provinsinya.
Keinginan ini berkaca dari pola pengelolaan Kawasan Kota Tua Jakarta yang cukup baik oleh pemerintah daerah setempat.
”Tak dipungkiri, pengelolaan Kawasan Kota Tua Jakarta oleh UPK setempat beri kontribusi besar,” ucap Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria.
Apa yang diungkapkan Nanda itu setelah dirinya melihat langsung pengelolaan Kota Tua Jakarta itu oleh UPK dengan optimal.
“Dari perbincangan saya dengan Kepala UPK Kota Tua Jakarta, Irfal Guci, terungkap pengelolaan tempat itu pakai konsep konsorsium,” kata Nanda.
Dengan konsep itu, sebutnya, selain bisa dikomersialkan, juga dilakukan revitalisasi dengan melibatkan sejumlah pihak.
“Dari pola pengelolaan itu, Kota Tua Jakarta berhasil berjalan optimal, dengan tingkat kunjungan pada 2024 lalu yang mencapai 2,1 juta,” ucapnya.
Nanda mengaku, konsep yang dipakai UPK Kota Tua Jakarta bisa juga diterapkan di Sumbar, mengingat Sumbar juga punya banyak kawasan kota tua.
Misalnya pada Kawasan Kota Tua Kota Padang, Kota Tua di Kota Sawahlunto dan beberapa tempat lainnya.
Hanya saja, untuk konsorsium, Nanda Satria lebih memilih BUMD untuk lakukan pengelolaan pada area-area yang bisa dikomersilkan
”Melalui BUMD ini, diyakini optimalisasi keberadaan kota tua di Sumbar bisa berjalan dengan baik secara ekonomi dan pelestarian cagar budaya,” ucapnya. (*)