Padang, Amakomedia.com – Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pimpinan maupun masyarakat luas, Bagian Keprotokolan Setprov Sumbar buat inovasi baru.
Kepala Bagian Protokol Pemprov Sumbar, Ade Pratama, mengatakan, bagian yang dipimpinnya menggagas sebuah inovasi pelayanan berbasis teknologi.
“Inovasi itu kami beri nama Efektivitas Pelayanan Keprotokolan melalui Sistem Terintegrasi dan Modern,” kata Ade Pratama di Padang, Kamis (14/8/2025).
Ade menjelaskan, aksi perubahan ini hadir sebagai jawaban atas tuntutan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien.
“Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemprov Sumbar, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi profesional, melayani, dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan LAKIP Setprov Sumbar 2024, indeks kualitas layanan keprotokolan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) mencapai 83,96.
“Angka ini melampaui target yang ditetapkan yakni 82,35. Namun kami menargetkan capaian tersebut bisa kembali meningkat menjadi 86,75 pada tahun 2026,” ungkap Ade lagi.
Pengkuan Ade, aksi perubahan ini dirancang sebagai salah satu upaya untuk mencapai target tersebut.
“Harapannya, pada 2026 nanti, capaian indeks kualitas layanan bisa sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan,” jelasnya
Lebih lanjut, Ade menyebutkan berbagai manfaat yang akan dihasilkan jika aksi perubahan yang digagasnya ini berjalan sesuai rencana.
Bagi pimpinan, sistem ini akan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan mereka.
Bagi pegawai, beban administratif akan berkurang. Sedangkan bagi masyarakat, layanan akan menjadi lebih mudah diakses dan cepat ditindaklanjuti.
Kelebihan utama inovasi ini adalah wujudnya berupa aplikasi digital yang dapat diakses melalui perangkat Android maupun iOS, serta terintegrasi dengan layanan lain di Biro Adpim.
“Dengan begitu, proses birokrasi bisa dipangkas, layanan dapat berkesinambungan, dan kualitas pelayanan meningkat secara signifikan,” tegas Ade.
Ia menuturkan, Pemprov Sumbar berharap inovasi ini dapat menjadi tonggak baru dalam pelayanan keprotokolan.
“Lebih dari itu, mampu mendorong percepatan reformasi birokrasi, sekaligus mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat,” pungkas Ade. (dpg)