Padang, Amakomedia.com – Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Padang, Teddy Antonius menerangkan Kota Padang jadi pilot project dari Kemensos RI.
Secara nasional ada 41 kota kabupaten yang jadi pilot project Kemenson ini termasuk Kota Padang soal pendataan masyarakat miskin.
“Ini dilakukan pemerintah agar masyarakat penerima Bansos memang mereka yang miskin, sekaligus munculnya data siluman,” ungkap Teddy di Padang, Rabu (11/2/2026).
Dia menerangkan, sebelumnya masyarakat yang berhak dapat Bansos adalah mereka yang berada pada golongan Desil 1 hingga 5.
Namun saat ini, jelasnya, pemerintah melakukan reformasi pendataan data Bansos menggunakan digital atau IT.
Dengan proses pendataan digital ini, tidak lagi melibatkan petugas dari PSM dan PKH, apalagi Lurah, RT dan RW.
“Kini yang mendata adalah masyarakat sendiri yang merasa miskin melalui aplikasi yang telah dibuat Kemensos ini,” ucapnya.
Teddy menjelasnya, data diinput masyarakat sifatnya real time karena proses penyaringan datanya banyak seperti data Adminduk, data dari PLN.
Kemudian data Samsat yang menunjukkan apakah masyarakat miskin yang menginput data ke Kemsos ini memiliki kendaraan dan berapa jumlah unitnya.
Selain ini, ada juga data pembanding dari data DTSEN, lalu data dari BPM yang menerangkan luas lahan yang dimilik masyarakat itu.
Seterusnya data dari BPS, dari BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan dan pendataan juga dari biometrik perekaman dari Dukcapil.
Karena, sebutnya, kalau tidak direkam maka masyarakat ingin daftarkan dirinya miskin tidak bisa.
“Dengan pendataan biometrik ini akan jelas data titik wajah, sidik jari dan kornea. Jadi tidak ada lagi data masyarakat miskin siluman,” tukas Teddy.
Dia melanjutkan, bagi masyarakat yang merasa miskin dan mendaftar sendiri ada dua aplikasi yang disediakan oleh Kemensos.
Untuk aplikasi berwarna Biru, disediakan bagi masyarakat yang daftar sendiri dengan memasukan data yang ada dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Dari itu, saya minta bantuan Camat dan Lurah di Lubeg memberitahukan kepada warganya soal pentingnya IKD untuk daftar masyarakat miskin,” pinta Teddy.
Untuk aktivasi melalui aplikasi pendaftaran berwarna Kuning, terangnya, untuk warga yang tidak punya Hp Android atau mereka yang gagap teknologi.
Proses pendaftarannya, sambung Teddy, nantinya akan dibantu oleh agen yang dibentuk oleh Dinsos masing-masing kabupaten kota.
Jadi untuk diketahui, pendataan untuk Bansos bagi masyarakat tidak lagi dilakukan secara manual, namun sudah berubah ke digitalisasi.
“Dengan adanya data terpadu ini, maka pendataan masyarakat miskin akan terfilter karena menggunakan banyak sumber datanya,” pungkas Teddy. (*)