Padang, Amakomedia.com – Guna mengoptimalkan pencairan anggaran kegiatan pembangunan, perencanannya harus dikerjakan diawal-awal kegiatan.
Penegasan itu diungkapkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar, Syukriah HG saat bertemu ketua DPRD Sumbar, Muhidi, Selasa (7/1/2025).
“Jangan kegiatan DAK terutama DAK fisik dilakukan diakhiri tahun, seharusnya dilakukan diawal tahun agar pencairan anggarannya tercapai,” ungkapnya,
Maka dari itu, sebut Syukriah, penting adanya kalaborasi dan sinegritas dalam pengelolaan anggaran itu.
Dia juga sampaikan arahan Presiden RI untuk meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah, agar anggaran ditransfer memberikan dampak bagi masyarakat.
Bersinergi dengan pemerintah daerah, terangnya, sangat penting agar dana ditransfer dari pusat untuk daerah harus berikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat.
“Untuk tahun 2025, kami berharap penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien, serta memastikan dana bantuan dari pusat sampai tepat sasaran,” katanya.
Tidak lupa Syukriah mengingakan pengawasan yang baik juga penting dalam membantu memastikan anggaran digunakan secara tepat.
Syukriah juga memaparkan, dari data yang ada saat ini, Sumbar memiliki potensi ekspor perkebunan dan pertanian, namun belum terkelola dengan baik.
Kedepan, sarannya, berharap muncul tokoh eksportir baru dari Sumbar dengan memanfaatkan Teluk Bayur pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia bagian barat.
Dirinya juga mengatakan, negara-negara di Benua Afrika telah meminta ke Indonesia untuk dapat mensupplai bahan pangan dan hasil perkebunan ke Benua Afrika.
“Ini juga membuka potensi pelabuhan Teluk Bayur adalah akses terdekat ke Benua Afrika. Pembenahan pelabuhan ini tentu diharapkan sekali,” tukasnya.
Sedangkan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menekankan bahwa untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran.
Selain itu juga diperlukan pemahaman yang jelas mengenai peran dan fungsi masing-masing stakeholder.
Dia menegaskan, penting bagi Sumbar untuk bersama-sama memahami peran masing-masing dalam pengelolaan anggaran.
“Tanpa adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, serta instansi lainnya, pengelolaan anggaran tidak akan berjalan efektif dan efisien,” kata Muhidi. (*)