Amakomedia.com – KPPU Wilayah I melaporkan penanganan 21 laporan pelanggaran usaha selama tahun 2026, termasuk empat kasus dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Kepala KPPU Wilayah I Ridho Pamungkas menyampaikan data tersebut dalam Forum Jurnalis Padang bersama Komisioner KPPU Budi Joyo Santoso, Selasa (10/11/2026).
Ridho merinci total laporan masuk terdiri dari 20 kasus terkait persaingan usaha serta satu laporan mengenai isu kemitraan.
Kasus dugaan pelanggaran didominasi oleh tender pengadaan barang jasa sebanyak 14 laporan, sisanya berupa non-tender dan kemitraan pelaku usaha.
“Provinsi Riau menyumbang laporan terbanyak dengan tujuh kasus, disusul Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, serta satu kasus Aceh,” paparnya.
Proses penanganan perkara saat ini meliputi 11 kasus penyelidikan, empat kajian struktur pasar, dua advokasi, dan satu saran pertimbangan.
Sektor kajian struktur pasar mencakup komoditas Bahan Bakar Minyak, Tenaga Kerja Bongkar Muat, semen, hingga material proyek galian C.
Khusus Sumbar, dua laporan menyasar dugaan kartel harga tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan.
“Dua laporan lain di Sumbar terkait proyek belanja modal renovasi gedung rawat jalan serta gedung diagnosis RS Paru,” ungkapnya.
Budi Joyo Santoso menegaskan komitmen KPPU menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 demi iklim usaha sehat dan berdaya saing. (wak)