Amakomedia.com – Kementerian Haji dan Umrah resmi membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji reguler tahun 1448 H/2027 M mulai 10 November hingga 10 Desember 2026.
Pemerintah menetapkan total kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah dengan besaran biaya bervariasi antara Rp43,69 juta hingga Rp58,14 juta per wilayah embarkasi.
Ini disampaikan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Nurchalis, mengimbau agar seluruh jemaah yang masuk dalam alokasi kuota segera menyelesaikan pembayaran sesuai jadwal.
Jemaah diimbau segera melakukan pembayaran melalui bank penerima setoran atau layanan digital dengan memastikan status BPJS Kesehatan dan kesehatan tetap aktif.
“Pembayaran dilakukan pada Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih. Layanan transaksi dibuka setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB,” katanya.
Cara pembayarannya bisa melalui layanan non-teller seperti ATM dan mobile banking, maupun fasilitas kas keliling untuk wilayah banking blankspot.
Ia juga mengingatkan jemaah untuk memastikan kelayakan kesehatan (istitaah) dan status kepesertaan BPJS Kesehatan (JKN) mereka tetap aktif.
Besaran Biaya dan Kuota Haji 2027
Pada musim haji kali ini, pemerintah menetapkan total kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah.
Berkat adanya subsidi nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rata-rata sebesar Rp43,8 juta per Jemaah.
Ada juga dukungan anggaran pemerintah sebesar Rp3,2 juta, biaya yang wajib dibayarkan jemaah menjadi lebih ringan.
Besaran Bipih tahun ini berkisar antara Rp43,69 juta hingga Rp58,14 juta, tergantung pada embarkasi keberangkatan masing-masing jemaah.
Berdasarkan data Kemenhaj, Embarkasi Aceh mencatatkan biaya pelunasan terendah dengan nominal Rp43.695.779.
Sebaliknya, Embarkasi Surabaya dan Dhoho menjadi yang tertinggi dengan biaya mencapai Rp58.146.279.
Ketentuan Administrasi dan Jadwal Tahap Kedua
Bagi jemaah yang akan pelunasan, terdapat sejumlah syarat ketat yang harus dipenuhi. Di antaranya berstatus aktif di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).
Berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, serta belum pernah berhaji atau sudah melewati jeda minimal 18 tahun dari ibadah haji sebelumnya.
Khusus untuk kuota prioritas lansia, batas usia minimal ditetapkan 65 tahun per 10 April 2027 dengan syarat waktu pendaftaran sebelum 10 April 2022.
Jika masih terdapat sisa kuota setelah tanggal 10 Desember, Kemenhaj telah menyiapkan pelunasan tahap kedua yang akan dibuka pada 16–31 Desember 2026.
Tahap kedua ini dikhususkan sebagai jaring pengaman bagi kelompok tertentu, seperti jemaah yang mengalami gagal sistem pada tahap pertama.
Kemudian pendamping lansia/disabilitas, jemaah yang terpisah dari mahram, serta jemaah cadangan sebesar 50 persen.
Setelah melakukan transaksi pembayaran, jemaah diwajibkan untuk segera melapor dan menyerahkan bukti pelunasan ke Kantor Kemenhaj kabupaten kota setempat.
Pelaporan yang cepat sangat penting agar proses pemberkasan dokumen perjalanan serta penyusunan kloter dapat berjalan tertib, aman, dan tepat waktu. (*/wak)