Amakomedia.com – Kapolda Sumbar Irjen Pol Jawari menilai persoalan pertambangan tanpa izin di Sumatera Barat membutuhkan pendekatan penyelesaian secara menyeluruh dan komprehensif.
Jawari menyebut, legalisasi pertambangan rakyat dapat menjadi alternatif solusi untuk menata aktivitas tambang ilegal yang marak di berbagai daerah.
Menurutnya, penanganan persoalan tambang ilegal tidak cukup jika hanya diselesaikan melalui penegakan hukum dan tindakan represif aparat kepolisian.
Ada sejumlah aspek penting lain yang perlu diperhitungkan, terutama kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pelaku tambang.
Hal tersebut disampaikannya Kapolda saat memberikan keterangan resmi kepada awak media di Kota Padang pada Rabu, 11 November 2026.
Sejak pertama menjabat, ia mengaku terus mencermati persoalan aktivitas tambang ilegal di Sumatera Barat dari berbagai sudut pandang berbeda.
“Hasil pengamatan saya menunjukkan bahwa kompleksitas persoalan pertambangan tanpa izin di daerah tersebut membutuhkan penanganan yang sangat berhati-hati dan bijak,” ujarnya.
Sebagai upaya mencari jalan keluar terbaik, sebutnya, pihak kepolisian telah aktif menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat.
“Pembahasan berkala juga dilakukan bersama sejumlah pakar akademisi serta kepala dinas terkait yang menangani urusan lingkungan dan pertambangan,” tukas dia.
Jawari menjelaskan, penanganan tambang ilegal harus mampu mengakomodasi kepentingan penegakan hukum, perlindungan ekosistem, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Salah satu langkah konkrit yang dinilai sangat memungkinkan adalah memberikan ruang bagi pertambangan rakyat untuk memperoleh izin resmi pemerintah,” kata Jawari.
Legalitas hukum tersebut, sambungnya, diharapkan membuat aturan menjadi lebih jelas, sehingga persoalan pertambangan dapat diselesaikan secara berkelanjutan bagi semua pihak.
Melalui mekanisme legalisasi tersebut, seluruh aktivitas pertambangan ke depan diharapkan dapat dikelola berdasarkan ketentuan operasional yang lebih terarah.
Pemerintah daerah nantinya dapat menetapkan zonasi kawasan pertambangan resmi sekaligus mengawasi secara ketat dampak buruk terhadap kelestarian lingkungan.
Ia kembali menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi ekonomi warga lokal karena aktivitas tambang menjadi sumber penghasilan utama sebagian besar masyarakat.
Namun, Jawari mengingatkan bahwa dorongan legalisasi pertambangan rakyat bukan berarti memberikan kebebasan mutlak tanpa batasan bagi seluruh pihak.
“Setiap kegiatan pertambangan yang tidak mematuhi aturan dan terbukti merusak lingkungan hidup dipastikan tetap akan menerima tindakan hukum,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut Jawari, melalui penataan regulasi yang jelas, aparat dapat dengan tegas menindak pelaku tambang nakal karena zonasi aturannya sudah ditata.
Dirinya sangat berharap mekanisme legalisasi ini menjadi jalan keluar efektif dalam menekan angka kasus pertambangan tanpa izin di Sumbar.
“Langkah strategis tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kelestarian alam,” pungkasnya. (*/wak)