Jakarta, Amakomedia.com – Polemik menyangkut Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) mendapat tanggapan anggota Komisi II DPR RI.
Kali ini, tanggapan dikemukan anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, yang menyoroti polemik dari PSN PIK 2 itu.
Bahkan dirinya mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) lakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek itu.
Keinginginan Rahmat Saleh agar lakukan evaluasi menyeluruh karena meningkatnya penolakan dari masyarakat pada proyek PIK 2 itu.
Ia menegaskan pentingnya evaluasi komprehensif agar PIK 2 tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Dilihat ada banyak persoalan di lapangan terkait hal ini. Pemerintah, Kementerian ATR/BPN, harus evaluasi komprehensif agar proyek ini tidak merugikan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Rahmat menilai resistensi masyarakat terhadap PIK 2 perlu menjadi perhatian serius.
Ia juga menekankan pelaksanaan proyek harus berlandaskan kepentingan publik dan mematuhi regulasi yang berlaku.
Proyek ini, sebutnya, tidak bisa hanya dilihat dari sisi investasi saja. Aspek sosial, hukum, lingkungan dan tata ruang harus diperhatikan.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban atas nama pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rahmat mengingatkan bahwa status PSN yang disandang PIK 2 tidak boleh dijadikan alasan bagi pengembang untuk mengabaikan hak-hak masyarakat.
Evaluasi mendalam diperlukan demi memastikan proyek berjalan sesuai aturan.
Ia berharap Kementerian ATR/BPN segera ambil langkah konkret dalam mengevaluasi kelanjutan dalam penyelesaian polemik proyek PIK 2 ini.
“Saya mendorong pemerintah untuk bersikap tegas. Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan transparan demi kepentingan bersama,” pungkasnya. (*)