Jakarta, Amakomedia.com – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengusulkan agar proses pendaftaran sertifikat tanah diubah menjadi lebih mudah dan transparan.
Ia mengatakan proses pendaftaran sertifikat tanah itu bisa saja mirip dengan aplikasi pemesanan tiket pesawat yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat.
Ini disampaikan Rahmat dalam RDP antara Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Rahmat menjelaskan, hingga kini proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah masih terkendala oleh berbagai masalah klasik.
Diantaranya jelas legislator asal Sumbar, seperti hilangnya dokumen dan lambatnya respon dari kantor pertanahan dan banyak lainnya.
“Proses pembelian tiket online sangat jelas dan terekam dengan baik, mengapa pengurusan sertifikat tanah tidak bisa seperti itu?” ujarnya.
Ia mengusulkan agar sistem layanan pertanahan dibuat lebih transparan dengan alur yang jelas dan dapat dipantau.
Rahmat menekankan, masyarakat harus bisa mengetahui status dokumen mereka secara langsung, dari tahap kelengkapan berkas hingga proses permohonan.
“Masalah yang muncul selama ini bukan karena beban kerja, tapi juga karena digitaliisasi dan manajemen informasi yang belum optimal,” ucapnya.
Ia mendorong Kementerian ATR/BPN mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital menyeluruh, agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam ketidakpastian urus hak atas tanah.
“Jika berkas tidak memenuhi syarat, masyarakat dapat langsung mengetahui kekurangannya. Kepastian dan transparansi adalah yang dibutuhkan,” tegasnya.
DPR RI, sebutnya, siap mendukung langkah-langkah reformasi pelayanan publik di sektor pertanahan untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat. (*)