Amakomedia.com – Pemko Bukittinggi melalui Dinas Sosial resmi memulai lompatan besar dalam digitalisasi data kemiskinan dan bantuan sosial (bansos).
Dinas ini menggelar sosialisasi intensif program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) di Ruang Rapat Lantai III Balaikota pada Senin (7/9/2026).
Agenda strategis ini melibatkan lintas sektoral mulai dari SKPD, BPS, camat, lurah, hingga pilar sosial seperti pendamping PKH dan TKSK.
Pemko Bukittinggi mencatatkan diri sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional untuk program Perlinsos Digital.
Inovasi yang awalnya sukses diuji coba di Banyuwangi ini kini telah diperluas ke 215 kabupaten/kota di Indonesia per awal September 2026.
Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Roza Wahyuni, mengungkapkan bahwa terobosan utama dari Perlinsos Digital terletak pada kecepatan dan akurasi berlapis.
Proses birokrasi pemutakhiran data yang biasanya memakan waktu lama, kini dipangkas secara ekstrem.
“Lewat Perlinsos Digital, masyarakat yang memperbarui datanya, dan status kelayakan mereka bisa diketahui dalam waktu 10 menit,” papar Roza.
Roza menegaskan, tugas krusial pemerintah daerah saat ini adalah menjaring dan mendaftarkan warga sebanyak-banyaknya tanpa membatasi status desil 1 sampai 5.
Pasalnya, sebutnya, sistem mutakhir ini akan menjadi basis data tunggal bagi seluruh penyaluran bantuan pemerintah di masa depan.
Sementara itu, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi, Efriandi, menggarisbawahi pentingnya validitas data di tingkat akar rumput.
Ia meminta RT, RW, lurah, camat, hingga kader sosial di lapangan untuk memastikan data yang diinput benar-benar riil sesuai dengan kondisinya.
“Kolaborasi ini menjadi kunci agar bantuan sosial ke depan tidak lagi salah sasaran,” tukas Efriandi. (*/wak)