Amakomedia.com – Pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar bersama Pemkab Tanahdatar sedang fokus membangun akses jalan menuju Sekolah Rakyat (SR) di kabupaten itu.
Sekolah Rakyat ini sendiri direncanakan dibangun di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Tanahdatar.
Untuk akses jalan ini, prosesnya kini memasuki tahap persiapan infrastruktur.
Ini terlihat saat Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi bersama Bupati Eka Putra dan Ketua DPRD Pemkab Tanahdatar Anton Yondra, meninjau lokasi pembangunan itu, Minggu (17/5/2026).
“Keberadaan akses jalan menuju area pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam merupakan hal mendesak, makanya kami tinjau langsung lokasinya,” katanya.
Melihat pentingnya akses jalan itu, Eka Putra mengatakan akan segera merealisasikan pembangunannya.
Dua Alternatif
Ia menyebutkan, sejumlah persiapan telah dilakukan, termasuk perencanaan akses jalan menuju lokasi sekolah.
Pemkab Tanahdatar juga telah menyiapkan dua alternatif solusi untuk mendukung konektivitas menuju kawasan pembangunan.
“Untuk akses jalan itu ada dua solusi yang kami tawarkan, pertama jalan lama dipelebar atau membangun akses jalan baru,” ucap Eka Putra.
Sementara Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi menyampaikan, dukungan pihaknya terhadap pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tanahdatar ini.
Khususnya dari sisi infrastruktur dan aksesibilitas jalan menuju lokasi Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam itu.
Ia mengatakan, keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan sekolah tersebut.
Dia juga memastikan proses survei dan pengumpulan data lokasi akan segera dilakukan untuk kebutuhan penganggaran pembangunan.
“Tadi ada juga arahan dari Menteri PU dan kami diperintahkan melakukan survei lokasi pembangunan SR,” ujarnya.
Elsa Putra menyebut, peninjauan lapangan juga dari bagian pihaknya mengumpulkan data-data lokasi untuk dilakukan penganggaran pembangunannya.
Selain meninjau kondisi lahan, rombongan juga melihat langsung akses jalan menuju area pembangunan serta kebutuhan infrastruktur pendukung lainnya. (*)