Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    AmakoMedia – Berita Terpercaya dan AkuratAmakoMedia – Berita Terpercaya dan Akurat
    • Beranda
    • Nasional

      Kota Padang Wakili Indonesia dalam Nominasi Gastronomi UNESCO 2027

      November 5, 2026

      Kapolda Bali Lihat Langsung Pencarian Dua Wisatawan, Minta Evakuasi Korban Dimaksimalkan

      November 3, 2026

      Kejar Lonjakan Nataru, Beautifikasi Terminal Keberangkatan BIM Rampung Desember 2026

      Oktober 28, 2026

      AITTA Travel Mart 2026 Resmi Dibuka, Dongkrak Ekonomi Wisata Sumbar

      Oktober 27, 2026

      Diikuti 9.798 Sekolah, Ujian Nasional Madrasah Berlangsung Bertahap

      Oktober 26, 2026
    • Metro

      Pola Operasional Kereta Sumbar Disempurnakan, Frekuensi Perjalanan Tiga KA Lokal Tetap Normal

      November 5, 2026

      Noodle Fiesta Hotel Truntum, Sensasi Mi Asia di Kota Padang

      November 5, 2026

      18 KK di X Koto Mengungsi Akibat Banjir Bandang, Wabup Tanahdatar Minta Kebutuhan Mereka Diprioritaskan 

      November 3, 2026

      Cuaca Ekstrem Awal November, Gubernur Mahyeldi Imbau Warga Sumbar Waspada Bencana

      November 2, 2026

      Tertibkan Terminal Bayangan, Bus AKDP Padang Dipusatkan di Anak Air

      November 2, 2026
    • Ekonomi

      Perkuat Peran Koperasi, Skema Baru Rantai Pasok Jagung Resmi Diluncurkan

      November 5, 2026

      Menuju Kota Gastronomi, 15 UMKM Padang Berebut Posisi Terbaik

      November 3, 2026

      Optimalkan Dana Perantau Rp20 Triliun, Bima Arya Dorong Investasi Produktif di Sumbar

      November 2, 2026

      Melalui Nagari Creative Hub, Pemprov Sumbar Dorong UMKM Dharmasraya Tembus Pasar Luar Daerah

      Oktober 31, 2026

      Padangpanjang Sahkan APBD 2027 dan Tegaskan Komitmen Investasi Sesuai Aturan

      Oktober 27, 2026
    • Olahraga

      KONI Sumbar Siap Kirim 7 Cabor ke PON Pantai I 2026

      November 5, 2026

      Cetak Sejarah, Veda Ega Pratama Raih Podium Kedua Moto3 Malaysia

      November 1, 2026

      105 Atlet Drum Band Sumbar Ikuti Seleksi Kejurnas 2026 di Kota Pariaman

      November 1, 2026

      Kejurnas Tinju Amatir 2026: Tiga Kesatria Sumatera Barat Siap Tempur di Pluit Village Mall

      Oktober 18, 2026

      65 Kuda Siap Berlaga di Open Race Bupati Cup 2026 di Tanahdatar

      Oktober 17, 2026
    • Teknologi

      Gerakan Ekoteologi, UIN Bukittinggi Ubah Limbah Dapur Jadi Pupuk Hayati

      Oktober 15, 2026

      Internetan Makin Satset Bareng Halo Optima, Paket Pascabayar Baru Kasih Kuota Jumbo dan Proteksi Anti-Spam

      September 24, 2026

      Menuju Panggung Dunia, Dua Lulusan SMTI Padang Bertanding di Bidang Industri 4.0

      September 22, 2026

      BRIN Mengaku Sedang Lakukan Peneltitan Penggunaan Tepung Atasi Karhutla

      Agustus 31, 2026

      APJII Sumbar Dukung Aparat Tertibkan ISP Tanpa Izin Operasi

      Agustus 26, 2026
    • Edukasi

      Melalui Diplomasi Lapangan, UIN Bukittinggi Perkuat Citra Lembaga di Tingkat Nasional

      November 5, 2026

      Bangun Budaya Literasi, SMKN 1 Sijunjung Pacu Guru-Siswa Hasilkan Karya

      November 5, 2026

      Diikuti 9.798 Sekolah, Ujian Nasional Madrasah Berlangsung Bertahap

      Oktober 26, 2026

      Wisuda Ke-86 UBH: Cetak Lulusan Ber-IPK Sempurna dan Raih Akreditasi Unggul

      Oktober 24, 2026

      Sekolah Lansia Bukit Surungan: Wadah Belajar Tanpa Batas Usia

      Oktober 23, 2026
    • Kesehatan

      Kabut Asap Memburuk, Pasaman Perpanjang Sekolah Daring hingga 21 Oktober

      Oktober 17, 2026

      Kasus Pernapasan di Pasaman Melonjak, RSUD TIB Lakukan Analisis Mendalam

      September 16, 2026

      Imbas Kasus Dugaan Keracunan Massal, Pemkot Pariaman Tutup SPPG

      September 14, 2026

      Wujudkan Masyarakat Sehat, Pemkab Agam Kolaborasi Hadirkan Rumah Sakit Modern di Ampang Gadang

      September 9, 2026

      Lindungi Warga dari Bahaya ISPA, Kapolsek Padang Selatan Pimpin Aksi Pembagian Masker Pedagang

      September 9, 2026
    • Opini

      Ridwan Tulus: Ketika Pariwisata Menjadi Jalan Pengabdian

      November 3, 2026

      Sertifikat Tanah Elektronik: Janji Kepastian Hukum di Tengah Keraguan Publik

      Juli 24, 2026

      Jam Pulang Sekolah Pukul 14.00 : Ketika Niat Mendidik Justru Membuka Ruang Kenakalan Remaja

      Juli 22, 2026

      Ancaman Pidana Minimum Korupsi Diturunkan, Apakah Sejalan dengan Semangat Pemberantasan Korupsi?

      Juni 26, 2026

      Mulainya Kurang Peminatan Permainan Tradisional pada Generasi Muda Minangkabau

      Juni 25, 2026
    Beranda » Opini » Hukum Adat di Tubuh KUHP Baru, Tantangan Yuridis dan Implementasinya
    Opini

    Hukum Adat di Tubuh KUHP Baru, Tantangan Yuridis dan Implementasinya

    ArzilBy ArzilApril 22, 20269 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Email WhatsApp Copy Link

    Yoni Syah Putri, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas

    Pembangunan dan pembaruan hukum pidana Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) merupakan sebuah peristiwa monumental yang telah lama dinantikan.

    Proses pembentukan KUHP Baru pun memakan waktu lebih dari setengah abad sejak kodifikasi pertama pasca kemerdekaan, mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas materi yang diatur di dalamnya.

    Berlakunya KUHP Baru secara penuh pada tahun 2026 menandai berakhirnya dominasi Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda yang telah digunakan sejak tahun 1918.

    Salah satu terobosan paling fundamental sekaligus paling kontroversial dalam KUHP Baru adalah diakomodasikannya hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) ke dalam sistem hukum pidana nasional.

    Pasal 2 KUHP Baru secara tegas membuka kemungkinan penerapan hukum adat sebagai sumber hukum pidana materil, dengan syarat hukum tersebut masih hidup dan berlaku dalam masyarakat setempat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

    Pengakuan ini sejatinya merupakan titik temu konstitusional antara tradisi hukum civil law yang bersifat positivistik dengan realitas kebhinekaan hukum, nilai-nilai budaya serta cita hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

    Dari perspektif yuridis normatif, kemunculan Pasal 2 KUHP Baru menciptakan polemik serius dengan asas legalitas sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru itu sendiri, yang menyatakan bahwa “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

    Pertanyaan mendasar yang segera muncul adalah bagaimana mendefinisikan dalam membatasi delik adat?

    Siapa yang berwenang menetapkan dan memvalidasi norma adat yang dapat berlaku sebagai hukum pidana? Bagaimana mekanisme perlindungan hak terdakwa dalam sistem peradilan yang merupakan hukum adat?

    Pertanyaan-pertanyaan ini belum sepenuhnya terjawab, baik dalam batang tubuh KUHP Baru maupun dalam regulasi pelaksananya.

    Kontruksi Normatif Hukum Adat Dalam KUHP Baru

    Pengakuan hukum adat dalam KUHP Baru menemukan landasan normatifnya yang utama dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini”.

    Ketentuan ini secara eksplisit mengakui bahwa KUHP Baru bukan satu-satunya sumber hukum pidana materil, hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum adat dapat menjadi dasar pemidanaan yang sah sepanjang memenuhi syarat-syarat kumulatif yang ditetapkan.

    Dalam konsep penegakan hukum dengan prinsip kemanfaatan terhadap hukum pidana adat dalam penanggulangan tindak pidana dapat dijelaskan sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

    Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru kemudian memberikan empat syarat kumulatif bagi berlakunya hukum yang hidup tersebut, pertama, hukum tersebut benar-benar masih hidup dan berlaku dalam masyarakat setempat, kedua, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

    Ketiga, sesuai dengan UUD NRI 1945, dan keempat, sesuai dengan hak asasi manusia. Formulasi ini mencermikan kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam menyeimbangkan antara pengakuan pluralisme hukum dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

    Dari perspektif teori hukum, Pasal 2 KUHP Baru merupakan manifestasi dari aliran hukum sosiologis (sosiological jurispredence) yang menempatkan hukum sebagai produk dan cerminan masyarakatnya.

    Roscoe Pound melalui konsep “living law”-nya menekankan bahwa hukum yang efektif harus berakar pada nilai-nilai dan praktek-praktek yang benar-benar hidup dalam komunitas.

    Eugen Ehrlich pun dalam teorinya tentang “hukum yang hidup” (lebendiges recht) menegaskan bahwa aturan-aturan yang sesungguhnya mengatur perilaku manusia seringkali tidak terdapat dalam undang-undang formal, melainkan dalam kebiasaan dan norma-norma sosial yang dihormati bersama.

    Kekuatan mengikat hukum yang hidup itu tidak ditentukan oleh kewibawaan negara. Ia tidak tergantung pada kompetensi penguasa dalam negara.

    Secara konstitusional, pengakuan hukum adat dalam KUHP Baru menemukan pijakannya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

    Mahkamah konstitusi dalam berbagai putusannya juga secara konsisten memperkuat posisi hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, meski dengan berbagai pembatasan yang diperlukan untuk menjamin kepastian dan keadilan.

    Lalu bagaimana penegakan hukum adat tersebut dalam hukum pidana nasional, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) KUHP Baru disebutkan tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang mana sudah pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat.

    Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menetapkan tindak pidana adat yang tidak diatur dalam KUHP Baru, dan diejawantahkan nantinya dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang tindak pidana adat yang berlaku nantinya untuk masing-masing masyarakat adat yang diakui dan ditetapkan di Indonesia.

    Ketegangan Dengan Asas Legalitas Formal

    Tantangan yuridis paling fundamental adalah potensi konflik norma antara Pasal 2 dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru yang mengkodifikasikan asas legalitas (lex scripta/tertulis, lex certa/jelas atau pasti, lex praevia/tidak berlaku surut).

    Asas legalitas dalam formulasi KUHP Baru mengandung empat substansi, pertama, tiada pidana tanpa undang-undang (nullum crimen sine lege), kedua, larangan analogi (verbod van analogie), ketiga, larangan berlaku surut (non-retroaktivitas), dan keempat, larangan norma yang kabur (lex certa).

    Dalam kerangka itu, Pasal 2 KUHP Baru tidak bermaksud merelaksasi legalitas, melainkan menata pengakuan atas “hukum yang hidup dalam masyarakat” sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional.

    Hukum adat secara inheren bertentangan dengan tuntutan lex scripta dan lex certa. Norma adat pada umumnya bersifat tidak tertulis, tidak terformulasikan secara presisi, dan memiliki interprestasi yang bervariasi menurut komunitas dan konteks.

    Pembentukan KUHP Baru rupanya menyadari ketegangan ini dengan menempatkan Pasal 2 sebagai pengecualian terhadap Pasal 1 “tidak mengurangi berlakunya…”, namun solusi legislatif ini justru menciptakan dualisme epistemologi hukum yang belum terselesaikan secara teoritis maupun praktis.

    Persoalan ini semakin kompleks jika dikaitkan dengan prinsip culpabilitas dan praesumptio innocentiae.

    Bagaimana seorang dapat mengetahui bahwa perbuatannya merupakan delik adat jika norma tersebut tidak tertulis dan tidak disebarluaskan secara resmi?

    Pertanyaan ini langsung menyentuh inti dari doktrin error juris nocet (ketidakketahuan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf) yang akan kehilangan justifikasinya jika hukumnya sendiri tidak dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat umum.

    Problem Definisi dan Batas Delik Adat

    Tantangan berikutnya adalah ketiadaan definisi operasional yang memadai tentang apa yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat” dan bagaimana menentukan batas-batas suatu perbuatan sebagai delik adat.

    KUHP Baru tidak menyediakan mekanisme yang jelas untuk mengidentifikasi, mendaftar, dan memvalidasi norma-norma adat yang beroperasi sebagai hukum pidana.

    Dalam praktik yurisprudensi Indonesia, pengadilan telah beberapa kali mengakui delik adat, misalnya dalam perkara “siri” di kalangan masyarakat Bugis-Makasar, delik “kasipalli” (pantangan adat), atau berbagai bentuk pelanggaran adat Bali.

    Namun pengakuan tersebut selama ini bersifat parsial, ad hoc, dan tidak sistematik, sehingga menimbulkan inkonsistensi putusan antar-pengadilan.

    Tanpa kodifikasi yang memadai, implementasi Pasal 2 KUHP Baru berpotensi melahirkan kekacauan yurisprudensial yang justru merugikan kepastian hukum.

    Pembanding yang relevan dapat ditemukan pada pengalaman Papua Nugini yang mengakui “customary offences” dalam sistem pidananya sejak 1975.

    Pengalaman negara tersebut menunjukkan bahwa tanpa mekanisme inventarisasi dan validasi yang kuat, pengakuan hukum adat kerap menjadi instrumen diskriminasi terhadap kelompok marginal, khususnya perempuan dan minoritas etnis.

    Lalu bagaimana nanti pelaksanaan delik hukum adat di Indonesia dalam hukum pidana?

    Tentu harus diatur jelas secara tertulis dalam Peraturan Daerah, dimana dalam hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 yang menyatakan jenis tindak pidana adat yang memenuhi kriteria dituangkan dalam Peraturan Daerah, yang mana jenis-jenis pidana adat akan memuat delik adat.

    Disparitas dan Fragmentasi Hukum

    Indonesia dengan 1.340 suku bangsa dan ratusan sistem hukum adat yang berbeda-beda menghadapi resiko fragmentasi hukum yang serius.

    Pasal 2 KUHP Baru berpotensi menciptakan situasi di mana perbuatan yang sama dapat diperlakukan berbeda secara hukum semata-mata karena perbedaan lokasi geografis dan komunitas adat yang bersangkutan.

    Kondisi ini bertentangan dengan prinsip equality before the law yang dijamin pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

    Disparitas ini tidak hanya berdimensi horizontal (antar daerah), tetapi juga vertikal (antara pusat dan daerah). Sejumlah daerah telah memiliki Peraturan Daerah yang mengakui dan mengatur hukum adat, namun tingkat detail, akurasi, dan kekuatan hukumnya sangat bervariasi.

    Tanpa harmonisasi yang sistematis, KUHP Baru justru dapat memperparah fragmentasi hukum yang ada.

    Kapasitas Aparat Penegak Hukum

    Implementasi hukum adat dalam sistem pidana formal mensyaratkan aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa hingga hakim yang memiliki pemahaman komprehensif tentang hukum adat setempat.

    Kondisi faktual menunjukkan bahwa sebagian besar aparat penegak hukum, khususnya yang bertugas di daerah-daerah dengan komunitas adat yang kuat, belum memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk mengindentifikasi, membuktikan, dan menerapkan hukum adat secara tepat.

    Problematika pembuktian juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam persidangan yang menerapkan hukum adat, dibutuhkan keterangan ahli dari tokoh adat setempat sebagai sumber otoritatif.

    Namun standar kompetensi, kredibilitas, dan mekanisme rekruitmen ahli adat dalam proses peradilan belum diatur secara memadai, sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan dan manipulasi.

    Prospek Implementasi dan Rekomendasi

    Landasan perlunya reformasi hukum pidana di Indonesia adalah bahwa pengaturan dalam hukum pidana mencerminkan ideologi politik suatu negara dimana hukum tersebut berkembang, dan seluruh struktur hukum harus bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten.

    Terlepas dari berbagai tantangan yuridis yang ada, akomodasi hukum adat dalam KUHP Baru tetap merupakan langkah maju yang strategis dan relevan bagi Indonesia.

    Untuk mewujudkan implementasi yang efektif, beberapa langkah kebijakan berikut perlu diprioritaskan.

    Pertama, pembentukan Peraturan Daerah sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) bagian dari pelaksana Pasal 2 KUHP Baru yang mengatur secara komprehensif: (a) mekanisme inventarisasi dan registrasi delik adat oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga adat.

    (b) prosedur validasi norma adat yang memenuhi syarat-syarat Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru; (c) standar pembuktian dan penggunaan keterangan ahli adat; serta (d) mekanisme kontrol judicial review terhadap penerapan hukum adat.

    Kedua, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan sistematis tentang hukum adat daerah masing-masing. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdik) di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung perlu mengintegrasikan kurikulum hukum adat berbasis kewilayahan.

    Ketiga, pemberdayaan lembaga-lembaga adat sebagai mitra strategis dalam sistem peradilan.

    Model peradilan adat (adat court) yang beroperasi secara komplementer bukan substitutif terhadap peradilan formal perlu dikembangkan, sebagaimana telah diimplementasikan dengan cukup baik di beberapa provinsi seperti di Aceh melalui Mahkamah Syar’iyah dan beberapa daerah di Papua.

    Keempat, pengembangan yurisprudensi yang sistematis dan konsisten oleh Mahkamah Agung melalui penerbitan sema (Surat Edaran Mahkamah Agung) atau perma (Peraturan Mahmakah Agung) yang memberikan panduan teknis bagi hakim dalam menerapkan Pasal 2 KUHP Baru, termasuk kriteria pengujian suatu norma adat, standar pembuktian, dan batasan sanksi. (*)

    hukum hukum adat opini
    Share. Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

    Berita Terkait

    Opini November 3, 2026

    Ridwan Tulus: Ketika Pariwisata Menjadi Jalan Pengabdian

    Metro Oktober 31, 2026

    Melalui Penyamaran, Ditreskrimum Polda Sumbar Bongkar Sindikat Penadahan Motor Lintas Provinsi

    Metro Oktober 29, 2026

    Timbun 360 Liter Solar Subsidi, Lansia Ditangkap Polres Pariaman

    Metro Oktober 28, 2026

    Curi Komponen Alat Pendeteksi Banjir di Padang, Seorang Pemuda Diringkus Polda Sumbar

    Leave A Reply Cancel Reply

    Tentang AmakoMedia
    Tentang AmakoMedia

    Media nasional AmakoMedia menyajikan berbagai macam berita, artikel, opini yang terpercaya, akurat dan terkini.

    Alamat :
    Perumahan Siteba Jalan Pasaman II no. 170 Kota Padang, Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat.

    Email : admin@amakomedia.com

    Berita Terbaru

    Perkuat Peran Koperasi, Skema Baru Rantai Pasok Jagung Resmi Diluncurkan

    November 5, 2026

    Pola Operasional Kereta Sumbar Disempurnakan, Frekuensi Perjalanan Tiga KA Lokal Tetap Normal

    November 5, 2026

    Noodle Fiesta Hotel Truntum, Sensasi Mi Asia di Kota Padang

    November 5, 2026

    Mendaftar ke Newsletter

    Dapatkan berita terbaru dengan mendaftar ke Newsletter

    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    © 2026 Designed by Nextgen.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.