Solok, Amakomedia.com – Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin menyebut, pelayanan kesehatan berkualitas tidak lagi menjadi hak istimewa bagi sebagian kecil wilayah.
Ini diungkapkan Budi Gunadi saat meresmikan RSUD Serambi Madinah di Kota Solok pada Senin (17/2/2025).
Seiring dengan itu, Menkes juga meresmikan Labkesmas, Integrasi Layanan Primer Kota Solok dan meluncurkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Sumbar.
“Untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan itu, Kemenkes kemudian meningkatkan kualitas layanan RSUD di 514 kabupaten kota dan RSUD di 34 provinsi,” kata dia.
Peningkatan layanan itu, sebutnya, terutama untuk penyakit-penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di masyarakat.
Ia menjelaskan, akhir masa Presiden yang lalu, saya diminta Presiden Jokowi melakukan transformasi sebesar-besarnya di sektor kesehatan.
Salah satunya adalah penyakit stroke yang menempati urutan pertama penyebab meninggal. Kalau secara nasional, jantung menempati urutan kedua.
Kementerian Kesehatan yang dilakukannya apa? Ia mengatakan semua rumah sakit di 514 kabupaten kota untuk stroke itu harus ada CT Scan, sesudah CT Scan semua rumah sakit diberikan Cath Lab.
“CT Scan untuk memeriksa sedangkan Cath Lab untuk membantu. Karena tugas dokter itu dua yakni memeriksa dan membantu,” sebutnya.
Ia menyebutkan, stroke itu terbagi atas dua yakni stroke iskemik dan hemoragik. Kedua jenis stroke ini sama-sama berbahaya dan memerlukan penanganan cepat.
“Prosedurnya dinamakan trombektomi. Itu harus bisa dilakukan di seluruh kabupaten kota,” ucapnya.
Ia mengatakan untuk jantung menggunakan alat elektrokardiogram (EKG). Nah kalau serangan jantung, alatnya sama dengan stroke yakni Cath Lab.
“Semua kabupaten kota nanti akan punya Cath Lab untuk pasang ring jantung. Kalau ada kasus serangan jantung di rumah sakit daerah tidak perlu lagi rumah sakit di ibukota provinsi,” ungkapnya.
Menkes menjelaskan penguatan layanan kardiovaskular saat ini difokuskan di 514 kabupaten kota.
Penanganan penyakit jantung idealnya harus dilakukan dalam waktu kurang dari dua jam. Dengan waktu yang sangat singkat itu, pasien tidak memungkinkan dirujuk ke tingkat provinsi.
“Oleh karena itu, rumah sakit di kabupaten kota harus dilengkapi dengan alat dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang memadai,” ujarnya lagi.
Namun, data Kemenkes menunjukkan dari 514 kabupaten kota, sebanyak 372 di antaranya belum miliki alat atau tenaga medis untuk layanan seperti kateterisasi jantung.
Angka ini mencerminkan tingginya kebutuhan dokter spesialis untuk meningkatkan akses kesehatan yang merata.
Budi mengakui Ini adalah tantangan serius bagi sektor kesehatan.
Program fellowship ini merupakan langkah strategis mengatasi kekurangan dokter spesialis jantung yang sangat dibutuhkan,” ujar Menkes ini. (fjr)