Jakarta, Amakomedia.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh merasa cemas adanya pihak-pihak yang manfaatkan Bansos demi pilkada.
Maka dari itu dia minta sekaligus mengingatkan seluruh pihak untuk tidak membagikan bantuan sosial (Bansos) hingga hari pencoblosan nanti.
“Jangan jadi bahan bancakan saat pilkada ini,” ingat Rahmat di Jakarta, kemarin.
Aturan dari Kemendagri pekan lalu, jelasnya melarang kepala daerah maupun pemerintah salurkan Bansos selama periode tersebut.
Untuk itu Rahmat Saleh mengimbau dan ingatkan kembali kepada seluruh pemangku kepentingan, dan kepala daerah maupun Pj kepala daerah agar mentaati aturan itu.
Dia juga menekankan pentingnya menjaga netralitas semua pihak demi mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas.
“Setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP), saya selalu sampaikan agar semua pihak memberikan pesta demokrasi yang sejuk dan taat aturan,” tambahnya.
Apa yang disampaikan Rahmat Saleh itu sekaligus menyoroti kasus polemik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bukittinggi.
Beberapa bulan lalu, Baznas Bukittinggi menuai kritik setelah membagikan paket sembako dengan mencantumkan foto kepala daerah aktif saat itu.
Kasus ini bahkan memicu keluarnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar yang meminta masyarakat untuk tidak menyalurkan zakat ke Baznas Kota Bukittinggi.
“Fatwa MUI itu keluar bukan tanpa alasan, melainkan karena indikasi adanya kepentingan politik dalam penyaluran bantuan tersebut,” ujar Rahmat
Dia menyebut tindakan tersebut tidak etis karena melibatkan lembaga independen yang mengelola dana umat dalam ranah politik.
“Jika ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap Baznas sebagai pengumpul zakat yang resmi bisa hilang,” tegasnya. (*)